Jakarta (SIB)
Hawa kisruh Bank Century semakin panas. Presiden SBY telah bersepakat dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie untuk mencopot Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Sri Mulyani akan dicopot Februari 2010 mendatang.
Anggito yang merupakan calon Wakil Menkeu, dinilai tepat untuk menggantikan Sri Mulyani. Anggito dekat dengan Ical sekaligus juga dekat dengan Menko Pereko-nomian Hatta Rajasa.
Sumber lain menyebutkan, salah satu alasan Istana mengamini rencana pencopotan ini adalah kekecewaan SBY terhadap Sri Mulyani. Dia dianggap lalai berkonsultasi kepada SBY mengenai rencana bailout Bank Century pada November 2008 lalu. Meski demikian Sri Mulyani mengatakan di depan Pansus bahwa dia telah melaporkan semua kebijakannya.
MENSESNEG BANTAH PERTEMUAN SBY-ICAL SOAL RESHUFLE
Mensesneg Sudi Silalahi membantah adanya pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie yang membahas penggantian anggota kabinet termasuk Menkeu Sri Mulyani Indrawati.
“Presiden berhak melakukan pembicaraan dengan tokoh mana pun, tetapi tidak membicarakan soal reshufle,” kata Sudi di sela-sela acara presiden menanam pohon di Waduk Bening Widas Madiun, Senin.
Sementara Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha secara tegas membantah adanya pertemuan itu.
“Itu info dari siapa. Tidak benar kalau ada pembicaraan reshufle,” katanya.
Sebelumnya, sebuah surat kabar nasional Senin ini memuat berita mengenai adanya perte-muan SBY dan Ical yang antara lain membahas pergantian anggota kabinet, utamanya Menkeu Sri Mulyani.
Hubungan antara Sri Mulyani dan Ical diketahui “retak” setelah Sri Mulyani menolak memberikan bantuan dana pemerintah untuk membeli saham perusahaan Ical yang harganya jatuh saat krisis keuangan 2008 silam.
Gencarnya serangan Golkar pada kasus Bank Century pun disebut-sebut merupakan upaya Ical untuk melengserkan Sri Mulyani.
Sudi Bantah SBY Punya Deal Copot Sri Mulyani
Kabar rencana pencopotan Menteri Keuangan Sri Mulyani mendapat bantahan dari dalam kabinet. Presiden SBY bahkan tidak punya rencana me-reshuflle menterinya.
“Tentang informasi mengata-kan ada reshuflle, itu sama sekali tidak benar,” kata Mensesneg Sudi Silalahi di sela-sela penanaman pohon dan penyebaran benih ikan nila di Waduk Bening, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Senin (18/1).
Menurut Sudi, tidak pernah dibicarakan masalah pergantian menteri apalagi Sri Mulyani. Sudi tidak menampik jika Presiden SBY kerap melakukan pertemuan politik, namun tidak ada agenda pergantian menteri.
“Pertemuan-pertemuan politik itu ada, tapi sama sekali tidak dibahas reshuffle,” pungkas Sudi.
Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie dikatakan telah bersepakat dengan Presiden SBY pada Minggu (17/1) untuk mencopot Menkeu Sri Mulyani terkait Bank Century. Kubu Ical melalui Wasekjen DPP Partai Golkar Lalu Mara Satriawangsa membantah. Ical sibuk dengan agenda Golkar di Sumatera sepanjang akhir pekan.
ICAL BANTAH ADA KESEPAKATAN GANTI SRI MULYANI
Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Lalu Mara Satriawangsa membantah, Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie mempunyai kesepakatan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menco-pot Menteri Keuangan Sri Mulyani.
“Dukungan Golkar dalam pembentukan Pansus Century bukan untuk menjatuhkan orang per orang melainkan mencari kebenaran agar pemerintahan SBY makin kuat dan tidak terus diterpa oleh gosip,” kata Lalu Mara yang juga juru bicara Aburizal Bakrie kepada Antara di Jakarta, Senin.
Lalu Mara memastikan bahwa Aburizal Bakrie tidak pernah melakukan pertemuan dengan SBY terkait soal pergantian anggota kabinet sebagaimana ditulis salah satu media nasional terbitan ibu kota.
“Berita itu sangat meresahkan karena Pak Ical (Aburizal) kini sedang fokus melakukan konsolidasi organisasi dan sepanjang akhir pekan lalu sibuk melakukan kunjungan ke Aceh, Medan dan Lampung terkait menyukseskan program partai tersebut,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa di berbagai rapat internal Partai Golkar, juga tidak pernah dibahas soal janji-janji atau “deal” semacam itu.
“Yang menjadi concern (perhatian, red) Pak Ical sebagai Ketua Umum Partai Golkar sekarang adalah menyukseskan program Catur Sukses Partai Golkar yang diantaranya adalah konsolidasi partai, pemenangan pemilu kepala daerah dan legislatif. Program konsolidasi partai sendiri ditargetkan sudah dapat selesai Juni 2010,” ujar Lalu Mara.
Ical Sangkal Deal dengan SBY Soal Sri Mulyani Via Twitter
Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) menepis isu dia telah bersepakat dengan SBY soal penggantian Menkeu Sri Mulyani. Lewat jejaring sosial Twitter, dia menyatakan tidak ada kesepakatan apa pun.
“Itu berita bohong besar. Tidak pernah ada kesepakatan sema-cam itu,” kata Ical melalui akun Twitternya, Senin (18/1).
Pernyataan Ical itu guna menjawab pertanyaan dari sejumlah followernya. Dengan tegas Ical menjawab rumor-rumor itu sama sekali tidak benar.
“Kuat bener menurut anda Aburizal Bakrie ya? Padahal penggantian seorang menteri kan hak prerogatif presiden,” ko-mentar Ical.
The Jakarta Post, Senin (18/1), melansir seorang petinggi Golkar yang dekat dengan Ketua Umum DPP Golkar Aburizal Bakrie mengatakan pada Minggu (17/1) kemarin, Presiden SBY telah bersepakat dengan Ical untuk mencopot Menkeu Sri Mulyani karena dianggap lalai berkon-sultasi dalam kasus bailout Bank Century. Calon penggantinya adalah Kepala Badan Kebijakan Fiskal Anggito Abimanyu.
Sejumlah sumber resmi Golkar dan pemerintahan telah menyangkal isu itu. Misalnya saja Wasekjen Golkar Lalu Mara, Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, Mensesneg Sudi Silalahi, Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan Menko Polhukam Djoko Suyanto.
Kubu Ical Bantah Ada Deal dengan SBY Copot Sri Mulyani
Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie disebut-sebut bersepakat dengan Presiden SBY untuk mencopot Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Februari 2010 terkait kasus Bank Century. Kubu Ical membantah.
“Pak Ical tidak pernah mem-bahas itu (pencopotan Menkeu). Pak Ical fokus pada agenda konsolidasi organisasi sampai Juni 2010,” kata Wasekjen DPP Partai Golkar Lalu Mara Satriawangsa kepada detikcom, Senin (18/1).
Kesepakatan Ical dan SBY disebut-sebut terjadi pada Minggu (17/1) kemarin. Namun menurut Lalu, Ical disibukkan dengan agenda partai sepanjang akhir pekan lalu.
“Pak Ical dari sejak Sabtu (16/1) ada di Aceh, terus lanjut ke Medan. Agendanya pelantikan Ketua DPD Partai Golkar. Dari situ ke Lampung, penobatan sebagai tokoh adat,” jelas Lalu.
Bagaimana dengan deal melalui telepon? “Tidak ada seperti itu,” jawab Lalu. Lalu Mara mengaku belum mengetahui kegiatan Ical untuk hari ini.
Menko Polhukam: Tak Ada Deal SBY-Ical Soal Sri Mulyani
Menko Polhukam Djoko Su-yanto menepis rumor kesepaka-tan Presiden SBY dan Ketum Golkar Aburizal Bakrie (Ical). Sama sekali tidak ada kesepa-katan untuk mengganti Menkeu Sri Mulyani dengan Anggito Abi-manyu.
“Berita tentang pertemuan Presiden SBY dan Ical tentang pergantian Sri Mulyani adalah tidak benar,” kata Djoko dalam pesan singkat yang diterima detikcom, Senin (18/1).
Istana: Tak Benar Sri Mulyani Akan Digantikan Anggito
Dalam pemberitaan di The Jakarta Post, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disebut telah membuat kesepakatan dengan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie untuk mencopot Mekeu Sri Mulyani bulan depan. Hal ini dibantah oleh pihak Istana.
“Itu informasi dari mana? Itu tidak benar,” ujar Jubir Kepresi-denan Julian Aldrin Pasha di sela-sela kunjungan kerja Presiden SBY saat penanaman pohon dan penyebaran benih ikan nila di Waduk Bening, Kabupaten Madiun, Senin (18/1).
Julian pun membantah adanya isu bahwa Sri Mulyani akan digantikan oleh Anggito Abimanyu. “Itu tidak benar,” tegasnya.
Seperti dilansir The Jakarta Post, Senin (18/1), seorang petinggi Golkar yang dekat dengan Ketua DPP Golkar Aburizal Bakrie mengatakan pada Minggu (17/1) kemarin, Presiden SBY telah bersepakat dengan Ical untuk mencopot Menkeu Sri Mulyani. Calon penggantinya adalah Kepala Badan Kebijakan Fiskal Anggito Abimanyu.
HATTA : SAYA TIDAK PERNAH DENGAR PERGANTIAN SRI MULYANI
Isu soal kesepakatan antara Presiden SBY dan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) soal pencopotan Menkeu Sri Mulyani dibantah Menko Perekonomian Hatta Rajasa. Hatta mengaku tidak tahu dan malah bertanya dari mana isu itu berasal.
“Saya tidak pernah mendengar ada pergantian tersebut. Isunya dari mana, Mas?” tanya Hatta kepada detikcom lewat pesan pendek, Senin (18/1).
Menurut Hatta, menjelang berakhirnya program 100 hari pemerintahan SBY memang banyak beredar rumor dan kabar yang tidak jelas asal-usulnya. “Kok banyak sekali rumor ya?” komentar politisi PAN ini.
Wajar Kalau SBY Bertemu Ical
Isu kesepakatan antara Presiden SBY dan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie untuk mencopot Menteri Ke-uangan Sri Mulyani, mengagetkan banyak pihak. Namun, adalah wajar jika SBY berkomunikasi dengan Ical.
“Kalau SBY bertemu Ical membicarakan itu (pencopotan), itu wajar saja. SBY sebagai pemerintah koalisi berkomunikasi dengan ketua partai dari koalisinya,” kata Direktur Akbar Tandjung Institute Alfan Alfian kepada detikcom, Senin (18/1).
Kalaupun ada persoalan antara Sri Mulyani dan Ical, menurut Alfan, itu adalah urusan yang berbeda dengan keperluan SBY berbicara dengan mitra koalisi. Pergantian seorang menteri adalah hak presiden. Namun SBY harus mempertim-bangkan antara opini publik dan penerimaan politik dari partai koalisi kepada menteri tersebut.
“SBY kan bisa menilai koalisi menerima atau tidak Sri Mulyani. Kalau parpol enggan, bisa repot pemerintahan. SBY kan sekarang butuh dukungan solid dari koalisi,” kata Alfan.
SBY di sisi lain juga harus memperhatikan betul opini publik jika benar akan mengganti Sri Mulyani. Alasan penggantian harus rasional dan dipahami semua pihak. Figur memahami Sri Mulyani sebagai seorang profesional, namun kasus bailout Bank Century memang dianggap kebijakan yang kontroversial.
“Presiden kan suka survei. Survei saja dulu bagaimana publik melihat Sri Mulyani. Dasar untuk membentuk kabinet adalah pertimbangan politik dan opini publik,” pungkasnya.
Sementara itu, sumber-sumber resmi di pemerintahan dan Golkar telah menyangkal isu kesepakatan itu. Misalnya saja Wasekjen Golkar Lalu Mara, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Jubir Kepresidenan Julian Aldrin Pasha serta Mensesneg Sudi Silalahi.
Dewan Ketahanan Nasional Minta Upaya Pemakzulan Presiden Dihentikan
Banyak yang menilai jika Pansus Bank Century akan berujung pada pemakzulan Presiden dan wakilnya karena dinilai bertanggungjawab dalam kasus tersebut. Dewan Ketahanan Nasional (DKN) menolak mentah-mentah hal tersebut.
“Upaya pemakzulan presiden dan wakilnya harus dihentikan oleh anggota Hak Angket Bank Century yang berasal dari koalisi partai pendukung pemerintah,” ujar Sekjen DKN Letjen TNI Bambang Darmono dalam dokumen yang didapat detikcom, Senin (18/1)
Dalam dokumen bertajuk Saran Tindak Terhadap Implikasi Sosial Politrik dan Sosial Ekonomi Kasus Bank Century, Bambang menjelaskan tidak ada indikasi pelanggaran konstitusional dalam kasus Bank Century yang melibat-kan presiden dan wakil presiden.
“Kasus ini merupakan kasus moneter yang telah diproses oleh BI, KSSK dan LPS,” tambahnya.
Masih menurut Bambang, upaya penyelesaian kasus bank century lewat DPR melalui hak angket sangat rawan jadi bumerang bagi pemerintah saat ini.
“Hak Angket dapat mengarah kepada rekomendasi atau per-nyataan pendapat yang sangat tergantung dari dinamika politik di DPR dan dinamika politik nasional,” tambahnya.
Untuk itu DKN pun memberi-kan rekomendasi agar koalisi partai pendukung pemerintah yang sejak awal telah dibentuk diperkuat kembali di parlemen.
“Penguatan kembali agar tidak berlanjut pada penggunaan hak menyatakan pendapat dengan cara penguatan koalisi partai mendukung pemerintah. Pening-katan komunikasi politik dengan lembaga tinggi dan masyarakat,” pungkasnya.
2 Menko Sudah Membantah, SBY Tak Perlu Klarifikasi Langsung
Presiden SBY tidak perlu menyampaikan klarifikasi lang-sung terhadap isu pencopotan Sri Mulyani dari jabatan Menteri Keuangan RI. Bantahan dari dua menteri koordinator dinilai sudah cukup menegaskan tidak ada pergantian pos Menkeu RI.
“Sudah diklarifikasi bahwa isu itu tidak benar. Tidak ada penggantian dalam kabinet yang menyangkut menkeu,” kata Jubir Kepresiden Julian Aldrin Pasha, Senin (18/1).
Kepada wartawan yang men-cegatnya di Pendopo Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, dia menegas-kan Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan Menko Polhukam Djoko Suyanto sudah memberikan tanggapan terhadap isu rencana penunjukan Anggito Abimanyu sebagai Menkeu baru. Pernyataan dari dua menteri koordinator tersebut dinilai sudah merupakan klarifikasi sekaligus penegasan bahwa Presiden SBY akan mempertahankan Sri Mulyani.
“Tidak perlu Presiden beri penjelasan langsung,” ujar Julian yang juga membantah isu pertemuan antara Presiden SBY dengan Ketum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie yang disebut-sebut mengatur pencopotan Sri Mulyani.
Julian berada di Ngawi untuk mendampingi Presiden SBY melakukan kunjungan kerja. Menurut jadwal, siang ini Presiden SBY akan meresmikan Terminal Ngawi yang sekaligus menandai peresmian sejumlah proyek infrastuktur yang digelar Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di berbagai daerah dalam 100 hari pertama KIB II. (Detikcom/ Ant)
.jpg)
